LINTAS NASIONAL – ACEH BARAT, Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM) Aceh Barat mengelar diskusi publik seputar isu Pilkada 2024 dan membahas berbagai persoalan terkait pembangunan Aceh kedepan.
Dalam diskusi tersebut membahas berbagai isu strategis termasuk perihal peta Pembangunan Aceh serta figur Bacalon Gubernur Aceh yang layak memimpin untuk Lima Tahun Mendatang.
Aceh butuh sosok yang mampu menjawab berbagi permasalahan Aceh, mulai dari pengangguran, ketimpangan sosial, pendidikan, kemiskinan, pemerataan pembangunan serta keberlangsungan Dana Otsus yang akan segera berakhir.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dr. Syamsuar M.Ag selaku Rektor kampus STAIN TDM, pada Rabu 7 Agustus 2024 di Aula terintergrasi, selain itu hadir juga para pembicara Jefrie Maulana, S.H, M.H Akademisi Universitas Teuku Umar, Pemerhati Politik Yudhi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom serta Aktivis Pemuda dan Perempuan Aceh Barat Anisah yang juga menjabat Ketua KOHATI HMI Cabang Meulaboh.
Dalam Acara yang bertajuk For You Aceh, “mengupas kelayakan Bacalon Kepala Daerah 2024, Benarkah Aceh Telah Salah Urus?!”, dihadiri oleh seratusan peserta masing-masing berasal dari berbagai elemen pemuda dan mahasiswa diantaranya HMI, KNPI, IMM, KAHMI, FORHATI, KOHATI, PEMA UTU, DPM UTU, SEMA STAIN, DPM FISIP, BEM Ekonomi, Pemuda Muhammadiyah, HMJ dan HMP di lingkungan kampus STAIN TDM.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Vazil dalam sambutannya menekankan bahwa kampus merupakan laboratorium pendidikan dan pusat kajian termasuk kajian perkembangan dinamika politik dan Pembangunan Daerah perlu untuk dibuka ruang-ruang forum diskusi dan dialektika yang membangun.
“Kalau kita mau bicara arah bangsa kita mulai bicara diruang-ruang kampus, pun begitu dengan daerah” ujar Vazil
Kemudian, Ia juga menambahkan bahwa momen Pilkada ini akan diikuti oleh sebagian besar oleh Gen-Z dan milenial.
“Labilitas dan apatisme soal memilih kepala daerah di tengah mahasiswa terjadi karna kurangnya pengetahuan dan pendidikan politik yang diperoleh. Apabila ini terus terjadi akan membuat bangsa ini semakin layu”. jelasnya.
Salah satu narasumber Yudhi Fahrimal, S.I.Kom, MI.Kom menyampaikan pandangan terkait tantangan Aceh kedepan yakni masalah kesehatan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pendidikan dan keadilan sosial.
“APBA Aceh sangat kecil sehingga membutuhkan Otsus yang permanen, hal ini harus direvisi dalam UUPA, itu harus dipikirkan bersama,” ungkap Yudhi
Selanjutnya Yudhi Fahrimal menyebutkan, minyak dan gas, izin konsesi tambang dan kesetaraan Gender, meskipun perputaran uang cepat di perusahaan tambang, tapi efek tambang menyebabkan panas yang berlebihan karna tanah hasil tambang melepaskan karbon dan ini perlu menjadi atensi semua pihak kedepannya.
Ia juga menyinggung terkait karateristik Pemimpin Aceh kedepan semestinya harus memiliki kapabilitas dalam artian memiliki daya pikir visioner dan memiliki intergritas.
“Adanya Sinkronisasi kebijakan serta perencanaan program jangka Panjang dan jangka menengah diantara Aceh dan Pemerintah Pusat, selanjutnya Balancing diantara birokrasi, legislative dan ulama yang memiliki hubungan komunikasi selaras didalam berbicara Pembangunan Aceh untuk jangka panjang,” imbuhnya
Sementara itu, Menurut Jefrie Maulana, S.H, M.H Aceh punya kewenangan untuk daerahnya, namun batasannya hanya pada kewenangan absolute saja yang tidak mungkin Aceh mengurusi seperti urusan agama tertentu, moneter dan sebagainya. Apabila dana Otsus Aceh berakhir maka akan membuat pembangunan Aceh melemah.
“Kalau Otsus benar-benar berakhir kita akan semakin melemah, bisa menjadi daerah termiskin yang tidak hanya di Sumatera. Sehingga dana Otsus harus diperpanjang dan dipermanenkan, karna Pembangunan Aceh masih bergantung dengan DOKA”. Ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Aris Munandar ketua Umum HMI Cabang Meulaboh menyatakan bahwa apabila dana Otsus berakhir maka Pemerintah Aceh tentunya harus menciptakan alternatif pendanaan daerah melalui potensi alam yang dimiliki Aceh.
“Kita pikir pemerintah harus siap soal itu dan barsela harus dipersiapkan sebagai kawasan industri berbasis Agro terutama sektor perkebunan”. ujar Aris Munandar.
Anisah yang merupakan aktivis pemuda dan keterwakilan perempuan menyampaikan harapannya bahwa sudah saatnya Aceh dipimpin oleh figur yang menjadi ujung tombak pembangunan dapat memberikan jawaban atas segala tantangan Aceh kedepan pasca Aceh damai.
“Aceh butuh figur kepala daerah yang paham isu sosial, politik dan ekonomi, kita tidak bicara orangnya, namun figur kedepannya penting untuk keberlangsungan pembangunan Aceh”, tutup Anisah (Red)
