LINTAS NASIONAL – BIREUEN,
Bupati Bireuen H. Mukhlis ST yang kurang dari satu bulan dilantik, akan menolak anggaran pembelian mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil yang akan dibahas dalam APBK Perubahan tahun 2025, anggaran tersebut akan dialihkan untuk Pembangunan rumah Duafa.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis saat ditemui media ini di rumah pribadinya pada Selasa 18 Maret 2025, Bupati menegaskan selama 5 Tahun menjabat tidak akan mengusulkan pembelian mobil Dinas.
“Kami sudah berkomitmen tidak membeli mobil Dinas selama Lima tahun ini, Anggaran yang akan dibahas dalam APBK Perubahan Tahun 2025 mencapai 4 Milyar akan dialihkan untuk pembangunan rumah Duafa,” tegas H. Mukhlis yang juga didampingi Wakil Bupati Ir. Razuardi
H. Mukhlis-Razuardi akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan operasionalnya dan Mobil Dinas sebelumnya, langkah tersebut mempertimbangkan banyaknya kepentingan masyarakat yang harus didanai, salah satunya pembangunan rumah Duafa sementara APBD sangat terbatas.
Menurutnya saat ini pembelian mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati belum dibutuhkan apalagi dengan kondisi anggaran Daerah sekarang, banyak terjadi refocusing oleh Pemerintah Pusat.
“Mobil Dinas yang ada masih layak digunakan, saya sudah sepakat dengan Wabup agar mengalihkan anggaran Mobil Dinas untuk pembangunan rumah Duafa, kami berikhtiar selama menjabat tidak ada lagi masyarakat Bireuen yang tinggal di gubuk dan rumah tidak layak huni,” lanjut Bupati
Menurut Politisi Golkar itu pertimbangan lain tidak bersedia menerima kendaraan dinas adalah adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.
“Presiden terus menerus meminta penghematan angaran hingga turun Inpres, belum lagi banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang harus segerakan ditangani, kami sepakat dengan Wakil Bupati untuk tidak beli mobil dinas baru selama kami menjabat,” tandasnya
Selama menjabat H. Mukhlis juga ingin menjadi contoh bagi Pejabat-pejabat lainnya di Kabupaten Bireuen agar memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Kalau kami memperbaharui kendaraan, rasanya juga kurang pas di hadapan masyarakat dengan kondisi anggaran saat ini, alasan lainnya juga efesiensi anggaran, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir,” pungkas H. Mukhlis (AN)
