LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Peusangan Kabupaten Bireuen dikabarkan mengumpulkan uang Operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar 400 Ribu per bulan dengan dalih biaya pembuatan laporan.
Hal itu mengemuka dari pengakuan sejumlah PPS, bahwa laporan bulanan dibuat oleh pihak PPK dengan biaya 400 Ribu, sementara uang Operasional PPS untuk Pilkada sebesar 1 Juta Rupiah per Bulan.
Informasi yang dihimpun media ini PPK Peusangan telah mengambil uang Operasional PPS selama 3 bulan dengan alasan biaya pembuatan laporan, sementara Operasional PPS yang telah di transfer oleh KIP Bireuen sudah berjalan 4 Bulan.
“Kami sudah menyerahkan uang Operasional untuk PPK selama 2 bulan, bahkan ada yang sudah menyerahkan 3 bulan, namun laporan belum siap dan belum diserahkan ke KIP,” ujar sumber media ini yang minta namanya tidak ditulis pada Kamis 26 September 2024.
Sementara itu Ketua PPK Peusangan Syahrial yang dikonfirmasi terkait terjadinya dugaan pungli dana Operasional PPS untuk dengan dalih pembuatan laporan, ia mengakui untuk LPJ pihaknya sudah membagikan form agar dibuat masing-masing.
“Untuk LPJ kita sudah bagikan form untuk di buat masing” PPS,” ujar Syahrial
Saat ditanya apakah Laporan sudah diserahkan ke Pihak KIP ia mengakui bahwa laporan belum diserahkan dari bulan pertama dengan alasan Bimtek PPS terkait pelaporan baru saja dilaksanakan
“Belum diserahkan, karena Bimtek PPS untuk pelaporan baru diadakan pada 14 September 2024,” ungkap Syahrial
Ketua PPK Peusangan tersebut juga membantah bahwa laporan PPS dibuat masing-masing bukan dibuat oleh PPK.
“Ya! dibuat masing-masing,” pungkas Syahrial yang juga menjabat Keuchik Gampong Cot Nga Peusangan itu.
Sementara itu Sekretaris KIP Bireuen Saifuddin SH yang dikonfirmasi media ini terkait Operasional PPS dan Gaji PPS serta laporan mengakui bahwa sudah mentransfer gaji, OP PPS dan PPK selama 4 bulan.
“Honor PPK, PPS yang sudah dibayarkan 4 Bulan sementara Operasional PPK, PPS yang sudah dibayarkan 4 bulan,” ungkap Saifuddin
Terkait Laporan kata Saifuddin belum ada satupun yang sudah menyerahkan ke pihak KIP Kabupaten.
“Laporan belum ada yang sampai ke saya, coba ditanyakan ke Bendahara,” tutur Saifuddin (AN/Red)
